Oleh; M.J Latuconsina
Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Maluku akan berlangsung tahun 2008 mendatang. Menghadapi pilkada langsung tersebut, partai politik di daerah ini mulai disibukan dengan proses penjaringan calon kepala daerah (calkada), dan calon wakil kepala daerah (cawalkada), sekaligus mengintensifkan konsolidasi internal pada semua lini kepengurusan partai, mulai dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan kinerja mesin partai, yang akan mengusung calkada dan cawalkada dalam pilkada langsung.
Bahkan bukan hanya partai politik yang disibukan dengan persiapan menghadapi pilkada langsung, tapi para kandidat yang berencana maju sebagai calkada dan cawalkada, sebelum diakomodir oleh partai politik, tak sabaran menunggu datangnya tahun 2008. Jauh sebelum itu, mereka telah melakukan konsolidasi yang skalanya kecil, seperti; membentuk tim sukses, menghadiri kegiatan sosial kemasyarakatan, sampai dengan penyebaran kalender gratis, kartu nama, stiker, poster, baliho dan spanduk. Melalui upaya ini, diharapkan akan berdampak terhadap tersosialisasinya kandidat kepada konstituen.
Diluar konsolidasi tersebut, yang tidak akan luput menjadi perhatian serius calkada dan cawalkada selaku kontestan pilkada langsung Maluku, bersama partai politik pengusung mereka, adalah kampanye, karena untuk meraih suara pemilih yang maksimal guna memenangi pilkada langsung, pada daerah pemilihan (dapil) yang tersebar pada sembilan kabupaten/kota di Maluku, yakni kampanye yang efektif. Melalui kampanye yang efektif, yang di desain oleh partai politik bersama calkada dan cawalkada yang diusungnya, dipastikan akan mampu meraih suara yang maksimal.
Untuk mendukung upaya tersebut, biasanya partai politik bersama calkada dan cawalkada yang dicalonkannya, akan bekerjasama dengan lembaga survey, yang memiliki kompetensi melakukan survey konstituen. Pasalnya, melalui survey dapat memberikan informasi mengenai isu apa yang dipandang penting, medium apa yang efektif untuk digerakkan, kelompok mana yang bisa didekati, dan lapisan pemilih mana yang bisa ditingkatkan suaranya. Hampir mustahil seorang kandidat menemui semua pemilih. Karena itu, kandidat memerlukan sebuah peta yang memberi jalan kandidat dalam melangkah. Pemahaman mengenai peta pemilih membuat strategi kandidat dalam menjangkau pemilih bisa lebih fokus dan efektif. (LSI, 2007)
Srategi Kampanye
Dalam bukunya Strategi Politik Peter Schoder (2003) mengatakan ,bahwa “kita tidak mungkin disukai oleh semua orang”. Kampanye politik bukanlah situasi perang, tetapi, kata Schoder, “setiap ide politik yang dikemukakan oleh seseorang atau sebuah kelompok akan memecah masyarakat pada saat ide itu diumumkan”. Politik memang bukan perang. Tetapi efek dari situasi yang diciptakan oleh kampanye politik bisa berubah menjadi perang, ketika kampanye politik dijadikan sebagai arena untuk membantai lawan politik tanpa etika, dan sopan santun politik. Kampanye politik merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi pemilih supaya menentukan pilihan sesuai dengan tujuan sang kandidat.( Ali,2007).
Srategi kampanye merupakan variabel terpenting, agar kampanye dapat mencapai target, adalah mengembangkan dan melaksanakan sesuatu yang relevan, konsisten, dan dapat memberi gambaran yang baik. Terlepas dari itu, sejak 2004, kampanye telah berubah. Sebuah kampanye yang cemerlang dan profesional sudah menjadi keharusan. Kandidat yang ingin sukses perlu kiranya untuk dapat menggunakan berbagai taktik komunikasi, degan biaya yang hemat. (Presidentelection, 2007). Karena itu, merujuk pada pendapat Michael Pfau (2007) dan Roxanne Parrot (2007) menyebutkan kampanye memiliki beberapa ciri menonjol, antara lain;
Pertama, kampanye dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kandidat harus memiliki satu perencanaan strategis dan matang, impelementasi yang terukur, dan kontekstual dengan situasi masyarakat pemilih. Kedua, dilaksanakan pada rentang waktu tertentu. Kampanye jelas terikat dengan waktu, tidak sembarangan, kapan saja kandidat mau. Dalam konteks itulah, masa kampanye dalam penyelenggaraan pilkada harus dibatasi secara jelas.
Ketiga, tujuannya untuk mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditentukan. Guna keperluan ini, harus ada data atau informasi valid tentang pemilih untuk mendapatkan pemetaan politik (political mapping) yang relevan. Pemetaan ini seyogianya menjadi informasi yang berharga bagi kandidat, tak hanya di saat kampanye melainkan juga saat dia menang dan mesti melayani masyarakat tersebut.
Vote Getter
Yang tidak kalah penting dalam mendesain strategi kampanye pada pilkada langsung, adalah penggunaan vote getter (orang yang pandai memikat hati pemilih) dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik bersama calkada dan cawalkada, yang dicalonkannya dalam pilkada langsung. Penggunaan vote getter sangat penting untuk meraih suara pemilih semaksimalnya guna memenangi pilkada langsung, karena itu partai politik bersama calkada dan cawalkada yang diusungnya, perlu menggunakan vote getter yang tepat dalam kampanye.
Biasanya vote getter yang digunakan partai politik bersama calkada dan cawalkada yang dicalonkannya, adalah ketua partai politik di tingkat nasional, yang sengaja didatangkan oleh partai politik guna membuka kampanye perdana calkada dan cawalkada yang diusungnya. Fenomena ini bisa kita saksikan, tatkala pilkada langsung di Kota Ambon pada tahun 2006 lalu, dimana kehadiran Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri dalam kampanye perdana pasangan kandidat walikota, dan wakil walikota M.J Papilaja-Olivia Latuconsina yang dicalonkan oleh PDI-P di lapangan merdeka Ambon.
Melalui kehadiran vote getter akan mampu menyedot para calon pemilih untuk menghadiri kampanye. Apalagi ketua partai dilevel pusat yang hadir, adalah tokoh nasional yang populer bukan saja dibasis konstituen partainya, tapi dikhalayak umum, tentu hal ini akan memiliki daya tarik tersendiri bagi rakyat untuk mendatangi tempat kampanye tersebut. Sehingga melalui kedatangan rakyat tersebut, diharapkan akan mampu mempengaruhi preferensi (pilihan) politik mereka pada partai politik bersama calkada dan cawalkada yang tengah menggelar kampanye tersebut.
Begitu-pun bisa dihadirkan ketua partai politik pengusung calkada dan cawalkada dilevel wilayah sebagai vote getter, dalam kampanye yang dilakukan calkada dan cawalkada pada sembilan kabupaten/kota di Maluku. Sebab tidak berbeda jauh dengan ketua partai ditingkat pusat, ketua partai di tingkat wilayah biasanya adalah pejabat publik yang dikenal oleh rakyat Maluku, sehingga kehadiran ketua partai ditingkat wilayah selaku vote getter akan berdampak terhadap kedatangan calon pemilih di arena kampanye.
Selain penggunaan ketua partai di level pusat dan wilayah sebagai vote getter dalam kampanye, bisa juga menggunakan vote getter yang berasal dari pengurus partai politik pengusung, tim sukses pasangan calkada dan cawalkada maupun menggunakan tokoh masyarakat yang memiliki popularitas di mata rakyat. Upaya ini, dilakukan untuk memikat hati konstituen ketika menghadiri kampanye pasangan calkada dan cawalkada. Dengan demikian penggunaan vote getter, diharapkan akan efektif dalam rangka mempengaruhi preferensi politik konstituen, guna mencoblos pasangan calkada dan cawalkada yang tengah berkampanye.
Bahkan bukan hanya partai politik yang disibukan dengan persiapan menghadapi pilkada langsung, tapi para kandidat yang berencana maju sebagai calkada dan cawalkada, sebelum diakomodir oleh partai politik, tak sabaran menunggu datangnya tahun 2008. Jauh sebelum itu, mereka telah melakukan konsolidasi yang skalanya kecil, seperti; membentuk tim sukses, menghadiri kegiatan sosial kemasyarakatan, sampai dengan penyebaran kalender gratis, kartu nama, stiker, poster, baliho dan spanduk. Melalui upaya ini, diharapkan akan berdampak terhadap tersosialisasinya kandidat kepada konstituen.
Diluar konsolidasi tersebut, yang tidak akan luput menjadi perhatian serius calkada dan cawalkada selaku kontestan pilkada langsung Maluku, bersama partai politik pengusung mereka, adalah kampanye, karena untuk meraih suara pemilih yang maksimal guna memenangi pilkada langsung, pada daerah pemilihan (dapil) yang tersebar pada sembilan kabupaten/kota di Maluku, yakni kampanye yang efektif. Melalui kampanye yang efektif, yang di desain oleh partai politik bersama calkada dan cawalkada yang diusungnya, dipastikan akan mampu meraih suara yang maksimal.
Untuk mendukung upaya tersebut, biasanya partai politik bersama calkada dan cawalkada yang dicalonkannya, akan bekerjasama dengan lembaga survey, yang memiliki kompetensi melakukan survey konstituen. Pasalnya, melalui survey dapat memberikan informasi mengenai isu apa yang dipandang penting, medium apa yang efektif untuk digerakkan, kelompok mana yang bisa didekati, dan lapisan pemilih mana yang bisa ditingkatkan suaranya. Hampir mustahil seorang kandidat menemui semua pemilih. Karena itu, kandidat memerlukan sebuah peta yang memberi jalan kandidat dalam melangkah. Pemahaman mengenai peta pemilih membuat strategi kandidat dalam menjangkau pemilih bisa lebih fokus dan efektif. (LSI, 2007)
Srategi Kampanye
Dalam bukunya Strategi Politik Peter Schoder (2003) mengatakan ,bahwa “kita tidak mungkin disukai oleh semua orang”. Kampanye politik bukanlah situasi perang, tetapi, kata Schoder, “setiap ide politik yang dikemukakan oleh seseorang atau sebuah kelompok akan memecah masyarakat pada saat ide itu diumumkan”. Politik memang bukan perang. Tetapi efek dari situasi yang diciptakan oleh kampanye politik bisa berubah menjadi perang, ketika kampanye politik dijadikan sebagai arena untuk membantai lawan politik tanpa etika, dan sopan santun politik. Kampanye politik merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi pemilih supaya menentukan pilihan sesuai dengan tujuan sang kandidat.( Ali,2007).
Srategi kampanye merupakan variabel terpenting, agar kampanye dapat mencapai target, adalah mengembangkan dan melaksanakan sesuatu yang relevan, konsisten, dan dapat memberi gambaran yang baik. Terlepas dari itu, sejak 2004, kampanye telah berubah. Sebuah kampanye yang cemerlang dan profesional sudah menjadi keharusan. Kandidat yang ingin sukses perlu kiranya untuk dapat menggunakan berbagai taktik komunikasi, degan biaya yang hemat. (Presidentelection, 2007). Karena itu, merujuk pada pendapat Michael Pfau (2007) dan Roxanne Parrot (2007) menyebutkan kampanye memiliki beberapa ciri menonjol, antara lain;
Pertama, kampanye dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kandidat harus memiliki satu perencanaan strategis dan matang, impelementasi yang terukur, dan kontekstual dengan situasi masyarakat pemilih. Kedua, dilaksanakan pada rentang waktu tertentu. Kampanye jelas terikat dengan waktu, tidak sembarangan, kapan saja kandidat mau. Dalam konteks itulah, masa kampanye dalam penyelenggaraan pilkada harus dibatasi secara jelas.
Ketiga, tujuannya untuk mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditentukan. Guna keperluan ini, harus ada data atau informasi valid tentang pemilih untuk mendapatkan pemetaan politik (political mapping) yang relevan. Pemetaan ini seyogianya menjadi informasi yang berharga bagi kandidat, tak hanya di saat kampanye melainkan juga saat dia menang dan mesti melayani masyarakat tersebut.
Vote Getter
Yang tidak kalah penting dalam mendesain strategi kampanye pada pilkada langsung, adalah penggunaan vote getter (orang yang pandai memikat hati pemilih) dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik bersama calkada dan cawalkada, yang dicalonkannya dalam pilkada langsung. Penggunaan vote getter sangat penting untuk meraih suara pemilih semaksimalnya guna memenangi pilkada langsung, karena itu partai politik bersama calkada dan cawalkada yang diusungnya, perlu menggunakan vote getter yang tepat dalam kampanye.
Biasanya vote getter yang digunakan partai politik bersama calkada dan cawalkada yang dicalonkannya, adalah ketua partai politik di tingkat nasional, yang sengaja didatangkan oleh partai politik guna membuka kampanye perdana calkada dan cawalkada yang diusungnya. Fenomena ini bisa kita saksikan, tatkala pilkada langsung di Kota Ambon pada tahun 2006 lalu, dimana kehadiran Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri dalam kampanye perdana pasangan kandidat walikota, dan wakil walikota M.J Papilaja-Olivia Latuconsina yang dicalonkan oleh PDI-P di lapangan merdeka Ambon.
Melalui kehadiran vote getter akan mampu menyedot para calon pemilih untuk menghadiri kampanye. Apalagi ketua partai dilevel pusat yang hadir, adalah tokoh nasional yang populer bukan saja dibasis konstituen partainya, tapi dikhalayak umum, tentu hal ini akan memiliki daya tarik tersendiri bagi rakyat untuk mendatangi tempat kampanye tersebut. Sehingga melalui kedatangan rakyat tersebut, diharapkan akan mampu mempengaruhi preferensi (pilihan) politik mereka pada partai politik bersama calkada dan cawalkada yang tengah menggelar kampanye tersebut.
Begitu-pun bisa dihadirkan ketua partai politik pengusung calkada dan cawalkada dilevel wilayah sebagai vote getter, dalam kampanye yang dilakukan calkada dan cawalkada pada sembilan kabupaten/kota di Maluku. Sebab tidak berbeda jauh dengan ketua partai ditingkat pusat, ketua partai di tingkat wilayah biasanya adalah pejabat publik yang dikenal oleh rakyat Maluku, sehingga kehadiran ketua partai ditingkat wilayah selaku vote getter akan berdampak terhadap kedatangan calon pemilih di arena kampanye.
Selain penggunaan ketua partai di level pusat dan wilayah sebagai vote getter dalam kampanye, bisa juga menggunakan vote getter yang berasal dari pengurus partai politik pengusung, tim sukses pasangan calkada dan cawalkada maupun menggunakan tokoh masyarakat yang memiliki popularitas di mata rakyat. Upaya ini, dilakukan untuk memikat hati konstituen ketika menghadiri kampanye pasangan calkada dan cawalkada. Dengan demikian penggunaan vote getter, diharapkan akan efektif dalam rangka mempengaruhi preferensi politik konstituen, guna mencoblos pasangan calkada dan cawalkada yang tengah berkampanye.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar