Oleh: M.J Latuconsina
Banyak kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di tanah air, kerap memperlihatkan figur pasangan calon kepala daerah (calkada), dan calon wakil kepala daerah (cawalkada) yang tidak diunggulkan, dan dicalonkan oleh koalisi partai gurem, justru tampil memenangkan pilkada langsung. Salah satu dari sekian kasus itu, adalah pilkada langsung di Kota Kupang pada 21 Mei 2007 lalu. Dalam pilkada langsung tersebut, menempatkan paket Daniel Adoe-Daniel Hurek (DanDan), yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama sembilan partai politik non seat di DPRD Kota Kupang sebagai pemenang.
Dalam pelaksanaan pilkada langsung di Kota Kupang tersebut, terdapat sesuatu diluar kebiasaan yang kerap dipraktekan para figur calkada dan cawalkada di pentas politik lokal, yakni menyangkut pembiayaan pilkada langsung. Pasalnya dalam pilkada langsung di Kota Kupang tersebut, seluruh pembiayaan paket DanDan, justru ditanggung oleh rakyat, yang sudah sejak lama menaruh simpati kepada mereka. Sehingga paket pasangan ini tidak sedikit-pun mengeluarkan biaya dalam pilkada langsung.
Fenomena pilkada langsung di Kota Kupang, tentu kontras dengan pilkada langsung pada sejumlah daerah di tanah air, dimana mayoritas pasangan calkada dan cawalkada merogoh kocek ratusan hingga miliyaran rupiah, untuk ongkos politik mereka dalam pilkada langsung. Tidak sedikit diantara para figur calkada, dan cawalkada yang telah merogoh kocek ratusan hingga miliyaran rupiah itu, justru mengalami kekalahan.
Kekalahan itu kerap diikuti pula dengan kebangkrutan yang dialami mereka, dan meninggalkan hutang yang berserakan di kolega-kolega politik mereka pasca dihelatnya pilkada langsung. Padahal tidak semua figur pasangan calkada dan cawalkada memiliki kapasitas finansial yang memadai, untuk membiayai mereka dalam pilkada langsung. Tapi mereka dengan confidence-nya maju dalam pilkada langsung, dengan mengklaim memiliki ribuan konstituen, yang diyakini akan memenangkan mereka dalam pilkada langsung.
Protest Vote
Pilkada langsung di Kota Kupang, tentu merupakan suatu peristiwa politik yang langkah dalam pentas politik lokal di republik ini. Namun jika secara saksama kita amati sebenarnya apa yang dilakukan oleh rakyat Kota Kupang dengan mencoblos paket DanDan adalah bagian dari ”protest vote” (protes pemilih). Dimana rakyat menganggap figur DanDan sebagai bagian dari simbol perlawanan politik terhadap lokal rezim, yang kerap melakukan penindasan politik terhadap figur pasangan ini.
Tidak mengherankan image ketertindasan itu, justru melekat pada seorang Adoe dan, konsistensi melekat pada seorang Hurek. Karena selalu dipinggirkan oleh Walikota SK Lerik, Adoe yang sebelumnya menjabat Wakil Walikota Kupang mendapat tempat istimewa di hati warga Kota Kupang. Sementara Hurek disukai karena sebagai anggota DPRD Kota Kupang, dia tak pernah berhenti memperjuangan kebijakan-kebijakan pro rakyat, meski harus terasing dari “pergaulan” di DPRD. Paket ini paling miskin, tapi mendapatkan banyak simpati.(Kabar NTT, 2007).
Kemampuan Leadership
Akan tetapi, bukan saja faktor psikopolitik yang akan mampu melahirkan simpati pemilih terhadap figur calkada dan cawalkada, yang seringkali dirundung penindasan politik oleh lokal rezim yang tengah berkuasa. Namun faktor kemampuan leadership (kepemimpinan), yang dimiliki oleh figur calkada dan cawalkada, merupakan salah satu penentu yang akan berdampak terhadap simpati pemilih kepada mereka dalam upaya memenangkan pilkada langsung.
Meminjam pendapat Soekanto (1982) bahwa, kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (para pengikutnya) untuk bertingkah laku sebagaimana dikehendaki pemimpinnya. Sehingga untuk menggiring simpati pemilih, agar bertingkah laku sebagaimana dikehendaki figur calkada dan cawalkada selaku kandidat pimpinan daerah, tentu para figur calkada dan cawalkada perlu memaksimalkan kemampuan kepemimpinan mereka ditengah-tengah rakyat.
Oleh karena itu, kepemimpinan bukan merupakan sesuatu yang bersifat gaib atau mistis, melainkan merupakan keseluruhan dari ketrampilan (skill) dan sikap (attitude) yang diperlukan oleh tugas pemimpin. (Gerungan, 1996). Sehingga dengan mamaksimalkan kemampuan kepemimpinan figur calkada dan cawalkada ditengah-tengah rakyat, jauh hari sebelum dilaksanakannya pilkada langsung, diharapkan akan menjadi power politik, untuk menarik simpati pemilih sebanyak-banyaknya.
Melalui optimalisasi kemampuan kepemimpinan figur calkada dan cawalkada ditengah-tengah rakyat, diharapkan akan mampu menjadi salah satu instrumen politik yang vital, bagi upaya untuk memenangkan pilkada langsung. Sehingga impian figur calkada dan cawalkada untuk menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan dapat berhasil dengan sukses.
Pelajaran Bagi Maluku
Pilkada langsung di Kota Kupang perlu menjadi pelajaran berharga bagi pilkada langsung di Provinsi Maluku. Dimana kepercayaan (trust) yang di berikan rakyat terhadap figur calkada dan cawalkada adalah salah satu modal politik, yang justru membawa keberuntungan dalam memenangkan pilkada langsung. Sehingga tanpa merogo kocek ratusan hingga miliyaran rupiah-pun, duet pasangan calkada dan cawalkada dapat langgeng memenangkan pilkada langsung, dengan dibiayai oleh rakyat.
Mekanisme seperti ini, tentu akan dapat memangkas praktek oligarkhi pemerintahan, yang kerap dijalankan elit politik tatkala mereka menjalankan roda pemerintahan pasca dihelatnya pilkada langsung, sekaligus akan mampu meningkatkan akuntabilitas elit kepada rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, melalui implementasi program kerja yang lebih berpihak bagi kepentingan rakyat banyak.
Namun syarat bagi figur calkada dan cawalkada dalam pilkada langsung Maluku untuk meraih totalitas dukungan dari rakyat, layaknya pilkada langsung di Kota Kupang, tentu bukan suatu perkara yang gampang-gampang saja. Para politikus yang ingin memenuhi syarat ini, sebelum berlaga dalam pilkada langsung, perlu mengabdi kepada rakyat dengan menunjukan keberpihakan yang gigih, melalui realisasi program-program pembangunan yang populis kepada rakyat.
Hal ini perlu juga dibarengi dengan personalitas figur, yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam implementasi kinerjanya pada lembaga tempat dimana ia mengabdi. Sehingga akan bermuara pada upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawah, dimana dampaknya dirasakan oleh rakyat. Dengan melakukan upaya-upaya yang pro rakyat, tentu akan berbuah simpati kepada figur calkada dan cawalkada. Sehingga rakyat-pun secara sukarela akan bahu-membahu memenangkan mereka dalam pilkada langsung, termasuk secara sukarela akan membiayai figur calkada dan cawalkada dalam pilkada langsung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar